Ghazi.id|Maros – Di tengah derasnya arus informasi dan semakin menguatnya polarisasi di masyarakat, kekhawatiran akan memudarnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan mulai mengemuka.
Tidak hanya soal rendahnya pemahaman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga semakin menipisnya kemampuan masyarakat dalam menerima perbedaan yang selama ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si., atau yang akrab disapa Amure, saat melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Maros.
Menurut Amure, penguatan nilai-nilai kebangsaan tidak boleh hanya menyasar kelompok tertentu, melainkan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku usaha, hingga kalangan pemuda.
“Kita berharap sosialisasi ini menyentuh seluruh segmen masyarakat. Petani, nelayan, pelaku usaha, semuanya harus mendapatkan pemahaman yang sama tentang nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya.
Bagi Amure, Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak boleh hanya menjadi materi hafalan atau sekadar slogan. Nilai-nilai tersebut harus hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
Program sosialisasi yang menjadi tugas konstitusional anggota MPR RI itu, menurutnya, telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi upaya berkelanjutan untuk menjaga agar fondasi kebangsaan tetap kokoh di tengah berbagai tantangan zaman.
Namun, di balik upaya tersebut, Amure mengaku masih menemukan kenyataan yang memprihatinkan. Ia menilai sebagian masyarakat masih belum memahami dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh.
“Masih banyak yang salah menghafal Pancasila, bahkan teks Proklamasi. Ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 masih perlu terus diperkuat,” ungkapnya.
Kunjungan di Maros menjadi bagian dari rangkaian kegiatan serupa yang sebelumnya telah digelar di Kabupaten Bone, Wajo, dan Bulukumba.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Ketua DPC PKB Kabupaten Maros, Wawan Mattaliu. Mantan Anggota DPRD Sulawesi Selatan itu menilai masyarakat perlahan mulai kehilangan ingatan kolektif mengenai nilai-nilai yang selama ini menjadi perekat bangsa.
“Saudara-saudara kita sudah mulai kehilangan memori. Seperti apa Pancasila itu, bagaimana memaknai Bhinneka Tunggal Ika, bahkan belakangan ini kita semakin sulit menerima perbedaan-perbedaan,” kata Wawan.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya menjaga pembangunan fisik, tetapi juga menjaga ruang kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat yang semakin beragam.
Ia menilai, memudarnya budaya silaturahmi dan komunikasi antar elemen masyarakat turut berpengaruh terhadap melemahnya semangat kebangsaan. Karena itu, selain memperkuat konsolidasi internal partai, dirinya berencana membangun komunikasi yang lebih intens dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kalangan pemuda.
“Selama ini sebenarnya sudah cukup bagus. Hanya saja, silaturahmi mungkin mulai berkurang. Itu yang akan menjadi perhatian awal kami. Kami ingin kembali memperkuat komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda untuk memikirkan kebutuhan masyarakat ke depan,” ujarnya.
Bagi Wawan, menjaga Indonesia tidak cukup hanya dengan membangun jalan, jembatan, atau infrastruktur lainnya. Yang tak kalah penting adalah menjaga memori kolektif bangsa, merawat semangat persatuan, dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa.
Sebab, ketika masyarakat mulai lupa pada Pancasila, semakin sulit menerima perbedaan, dan kehilangan semangat kebersamaan, maka yang terancam bukan sekadar hafalan terhadap sila-sila, melainkan jati diri bangsa itu sendiri.
Karena itu, bagi Amure dan Wawan Mattaliu, Sosialisasi Empat Pilar bukan sekadar agenda rutin. Lebih dari itu, ia menjadi ikhtiar untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya, agar Indonesia tetap berdiri kokoh di atas fondasi persatuan yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. (Tim)
